Hukum Keuangan Negara

Keuangan negara dalam arti luas meliputi APBN, APBD, keuangan negara para Perjan, Perum, PN-PN dan sebagainya.Sedangkan definisi dalam arti sempit, yakni setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan pada APBN,APBD dan BUMN serta BUMD. Penggunaan istilah keuangan negara dinilai kurang tepat, yang lebih tepat adalah menggunakan istilah keuangan publik.

Pengertian keuangan negara yang tercantum dalam pasal 1 angka 1 UU No 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara ditegaskan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Buku ini dapat dijadikan referensi utama dalam memahami hukum keuangan negara yang pembahasannya meliputi : pengertian, ruang lingkup, kedudukan, prospek keuangan negara, pengelolaan keuangan negara dan APBN, pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara dan APBN, definisi dan inflasi APBN, serta tinjauan hukum pinjaman luar negeri.

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

343.03 ADR h

Penerbit

Jakarta : Sinar Grafika., 2019

Deskripsi Fisik

xi, 405 hlm,; 23 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

978-979-007-328-9

Klasifikasi

343.03

Tipe Isi

text

Tipe Media

unmediated

Tipe Pembawa

volume

Edisi

Ed. 1; Cet. 4

Subjek

Hukum Keuangan Negara.
Keuangan Publik
APBN & APBD

Info Detail Spesifik

Buku ini membahas secara komprehensif konsep, ruang lingkup, dan pengelolaan keuangan negara, baik dalam arti luas (APBN, APBD, BUMN, BUMD, Perjan, Perum) maupun sempit. Penulis mengkritisi istilah “keuangan negara” dan mengusulkan istilah “keuangan publik” sebagai alternatif yang lebih tepat. Buku ini juga mengulas dasar hukum, pengawasan, inflasi APBN, dan pinjaman luar negeri.

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar